Prabowo Ungkap Wacana Pengangkatan Guru Jadi Kewenangan Pemerintah Pusat

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat.

Wacana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi sistem pendidikan nasional, terutama dalam hal rekrutmen dan pemerataan kualitas tenaga pendidik.

“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip di Jakarta, Rabu 15 September 2026.

Prabowo menilai kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah memiliki tujuan yang baik sebagai bagian dari proses demokratisasi. Namun, menurut dia, sistem tersebut juga menghadirkan tantangan dalam memastikan proses rekrutmen guru berjalan objektif.

Ia menekankan bahwa pengangkatan guru semestinya mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan sekolah, serta standar kualitas. Faktor kedekatan pribadi maupun kepentingan politik, kata Prabowo, tidak boleh menjadi dasar dalam proses tersebut.

“Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata Prabowo.

Selain memperbaiki sistem rekrutmen, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kemampuan guru. Upaya tersebut antara lain melalui kursus, penataran, serta program peningkatan kompetensi agar tenaga pendidik dapat mengikuti perkembangan metode belajar dan teknologi pendidikan.

Digitalisasi kelas juga menjadi salah satu perhatian Prabowo. Program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan sekaligus memberikan akses terhadap materi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa.

“Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ. Dan anak-anak yang kurang mampu, tertarik belajar dari situ,” kata Prabowo.

Meski mendorong digitalisasi pendidikan, Prabowo menegaskan teknologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan posisi guru. Menurutnya, pembenahan pendidikan tetap harus dimulai dari kualitas rekrutmen serta peningkatan pendidikan dan kompetensi guru.

Prabowo juga mengungkapkan gagasan mengenai pelaksanaan crash program untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang masih tertinggal.

Melalui program tersebut, pemerintah berencana merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk diterjunkan sementara sebagai tenaga pengajar.

“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” kata Prabowo.

Ia memberikan gambaran bahwa program tersebut dapat dimulai dari jenjang sekolah dasar dengan merekrut sekitar 30 ribu sarjana. Mereka nantinya ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik, khususnya wilayah yang paling tertinggal.

Selain lulusan perguruan tinggi, pemerintah juga dapat melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan penugasan singkat di sekolah-sekolah sesuai kebutuhan daerah. Penugasan tersebut, menurut Prabowo, dapat berlangsung sekitar dua hingga tiga minggu.