DPR Minta Pendataan Desil Bansos Harus Lebih Akurat, Optimalkan Data Mikro

fin.co.id - Persoalan perubahan desil yang membuat bantuan sosial (bansos) berhenti secara tiba-tiba menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang diterima DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menilai penetapan desil perlu mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya, terutama ketika perubahan klasifikasi tidak diikuti perubahan kondisi yang signifikan.

Nanang menyampaikan hal tersebut saat Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 17 September 2026.

Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan terkait penyaluran bansos, termasuk penetapan desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan keadaan di lapangan.

“Keluhan masyarakat yang saya terima kebanyakan tentang bansos yang selama ini mereka terima, tiba-tiba hilang atau dihapuskan tanpa ada informasi. Alasannya karena masuk desil di atas lima. Desil ini masih sesuatu yang awam bagi masyarakat, sehingga perlu diberikan penjelasan secara paripurna,” ujar Nanang.

Pendataan Bansos Perlu Lebih Detail

Nanang menilai proses pendataan perlu dilakukan secara mendalam agar variabel yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, kekeliruan dalam mencatat pekerjaan maupun kondisi tempat tinggal dapat memengaruhi perubahan klasifikasi desil seseorang.

Ia memberikan contoh masyarakat yang bekerja serabutan. Dalam proses pendataan, orang tersebut bisa tercatat sebagai wiraswasta hanya karena menyebut pekerjaan yang sedang dijalaninya ketika petugas melakukan pendataan.

Hal serupa dapat terjadi dalam penilaian kondisi tempat tinggal. Rumah dengan lantai keramik atau marmer, menurut Nanang, belum tentu menunjukkan kemampuan ekonomi pemiliknya karena bangunan tersebut bisa saja digunakan sebagai tempat kos atau kontrakan.

“Variabel-variabel seperti itu harus didetailkan ketika menanya kepada masyarakat, supaya hasil pendataannya sungguh-sungguh sesuai dengan kondisi mereka,” tegasnya.

Karena itu, Nanang meminta pendataan tidak sekadar mengejar target. Kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi objek pendataan juga harus menjadi perhatian dalam menentukan klasifikasi penerima bansos.

Ia juga mendorong penyempurnaan formula penetapan desil dengan mengoptimalkan data mikro berbasis nama dan alamat atau by name, by address.

“Data mikro itu by name, by address tersedia. Jadi orangnya kita tahu, alamatnya di mana kita tahu. Kalau mau nanya persentase untuk membuat kebijakan, minta BPS. Kalau mau nanya by name, by address, minta DTKS,” jelasnya.

Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan

Selain masalah ketepatan data, Nanang turut menyoroti aspirasi penyandang disabilitas yang masih membutuhkan bantuan meskipun masuk dalam desil tinggi. Ia menyebut penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, fakir miskin, dan anak yatim sebagai kelompok rentan yang membutuhkan skema perlindungan tidak semata-mata berdasarkan klasifikasi desil.