Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Ditargetkan Mulai 2028, Anggaran Capai Rp302 Triliun

fin.co.id - Kebutuhan anggaran sekitar Rp302 triliun tengah dihitung untuk menjalankan program pendidikan gratis dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menargetkan program tersebut mulai direalisasikan secara bertahap pada 2028.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, DPR RI bersama pemerintah saat ini masih memetakan kebutuhan anggaran karena cakupan program pendidikan gratis cukup luas. Pelaksanaannya juga tidak akan langsung mencakup seluruh sasaran.

”Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden (mencakup) SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Berdasarkan penghitungan sementara, kebutuhan anggaran pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA mencapai sekitar Rp210 triliun. Sementara itu, kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan sekitar Rp92 triliun.

Jika kedua kebutuhan tersebut digabungkan, total anggaran yang diperlukan untuk menjalankan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai sekitar Rp302 triliun.

Pendidikan Gratis Dimulai dari Program Percontohan

Sebelum menerapkan program secara luas, pemerintah berencana menjalankan program percontohan atau pilot project dengan anggaran sekitar Rp5 triliun. Berdasarkan rekomendasi Banggar, pelaksanaan awal tersebut akan diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Said menjelaskan penerapan pendidikan gratis tidak akan berlangsung sekaligus. Pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan anggaran serta tata kelola agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan.

“Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola,” kata dia.

Ia memperkirakan cakupan program pada 2028 dapat dimulai sekitar 60-75 persen. Setelah itu, cakupannya ditargetkan diperluas hingga 100 persen pada tahun berikutnya.

“Katakanlah di 2028, 60-75 persen dulu baru di tahun berikutnya, 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” ujarnya.

Pemerintah Hitung Kebutuhan Anggaran

Menurut Said, pemerintah masih harus melakukan penghitungan secara lebih komprehensif sebelum program pendidikan gratis diterapkan secara luas. Perhitungan tersebut mencakup kebutuhan biaya per siswa serta jumlah sekolah yang akan menerima program.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. Presiden juga meminta rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dimatangkan.

Teddy menyebut arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis. Jenjang yang dibahas mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.