Penumpang KRL Jabodetabek Makin Padat dan Berjubel, DPR Dorong Penambahan Armada

fin.co.id - Rata-rata pengguna KRL Jabodetabek telah mencapai 1,1 juta penumpang per hari pada semester I 2026. Jumlah tersebut bahkan bisa meningkat hingga 1,3 juta penumpang pada kondisi tertentu, sehingga kebutuhan terhadap kapasitas layanan kereta rel listrik terus menjadi perhatian.

Kepadatan paling terasa ketika masyarakat berangkat dan pulang kerja. Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menilai pertumbuhan jumlah penumpang perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas layanan KRL Jabodetabek.

“Kami melihat kondisi saat ini. KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat,” kata anggota komisi DPR yang membidangi BUMN, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 25 September 2026.

DPR Dorong Penambahan Armada KRL

Rivqy mendorong pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk segera menambah armada KRL Jabodetabek. Menurut dia, kebutuhan transportasi massal berbasis rel, khususnya KRL Jabodetabek, terus meningkat seiring tingginya jumlah pengguna.

Ia menegaskan kepadatan penumpang tidak semestinya terus menjadi kondisi yang harus diterima masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan peningkatan jumlah penumpang berjalan seiring dengan pertumbuhan kapasitas layanan.

“Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan," katanya mengingatkan.

Rivqy juga menyoroti opsi impor rangkaian kereta apabila pemerintah memilih langkah tersebut untuk menambah armada. Menurut dia, pemerintah perlu menghitung manfaat, risiko, serta biaya keseluruhan selama kereta digunakan.

Impor KRL Diminta Tak Abaikan Keselamatan

Rivqy meminta keputusan impor KRL tidak hanya berorientasi pada kecepatan kedatangan rangkaian kereta. Aspek keamanan, kelaikan operasi, kesesuaian dengan infrastruktur, dan kenyamanan penumpang juga perlu dipastikan.

"Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Hal yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang," katanya.

Selain itu, pemerintah perlu terus memastikan keselamatan dan kelaikan teknis, kesesuaian kereta dengan infrastruktur serta sistem persinyalan yang sudah tersedia. Ketersediaan suku cadang dan kemampuan perawatan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Meski mendorong penambahan armada, Rivqy mengingatkan agar keputusan mengimpor rangkaian kereta tidak berimbas pada pelemahan industri perkeretaapian nasional.

"Jadi, solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan," ujarnya.