Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan dan BBM Aman, Warga Diminta Tidak Panic Buying

fin.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin ketersediaan bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah ibu kota masih dalam kondisi aman. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak merasa khawatir terhadap pasokan kebutuhan pokok maupun energi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa stabilitas inflasi serta ketersediaan sejumlah komoditas pangan di Jakarta masih terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya persoalan terkait pasokan beras, BBM, maupun kebutuhan pokok lainnya.

“Di Jakarta sekarang ini terbukti dengan inflasi yang terjaga rendah dan juga stok kita terutama hal yang berkaitan dengan pangan semuanya dalam kondisi baik. Jadi di Jakarta tidak ada isu tentang BBM, isu tentang beras, isu tentang yang lain-lain,” kata pria yang biasa disapa Pram ini di Jakarta Utara, Jumat, 6 November 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pramono meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying. Menurutnya, tindakan tersebut tidak diperlukan selama ketersediaan barang masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dia menjelaskan, salah satu faktor yang mendukung terjaganya pasokan pangan Jakarta adalah hubungan kerja sama yang terus dibangun dengan berbagai daerah. Komunikasi antarpemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan distribusi komoditas pangan ke ibu kota tetap berjalan lancar.

Dia mencontohkan pertemuannya dengan Bupati Bangka Barat yang berlangsung pada hari tersebut. Dalam pertemuan itu, ia membahas potensi komoditas unggulan daerah, seperti lada dan kelapa sawit, sekaligus mendorong agar hasil pertanian dari daerah tersebut dapat dipasarkan ke Jakarta.

“Seperti tadi misalnya hari ini saya menerima Bupati dari Bangka Barat. Di Bangka Barat itu yang utama adalah lada, kemudian sawit. Saya bilang, sudah ladanya atau cabenya juga kirim saja ke Jakarta, kita akan membeli untuk itu,” katanya dikutip dari Antara.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) juga terus memperkuat pengawasan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pangan. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, salah satu bentuk sinergi tersebut diwujudkan melalui pemantauan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Kegiatan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 369 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras Tahun 2026.

“Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 369 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras Tahun 2026,” tuturnya.

Hasudungan menambahkan, pemantauan tersebut bertujuan memastikan pasokan pangan tetap tersedia, harga komoditas sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kualitas dan keamanan pangan tetap terjamin bagi konsumen.

Tidak hanya melalui pengawasan bersama pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta turut menyiapkan berbagai langkah tambahan untuk mempertahankan stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat ibu kota.