Infast Tanggapi Evaluasi Satu Tahun Tujuh Desakan Darurat Ekonomi AEI

fin.co.id - Direktur Kebijakan Publik Infast Bestari Muhammad Ridha menilai sejumlah peringatan dalam evaluasi satu tahun Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) perlu mendapat perhatian, terutama terkait pengawasan, konflik kepentingan, dan kapasitas fiskal daerah. Namun, ia mempertanyakan anggapan bahwa meningkatnya keterlibatan negara dalam perekonomian secara otomatis menunjukkan adanya kemunduran.

“Diagnosis tentang kesulitan hidup rakyat tidak otomatis membenarkan kesimpulan bahwa negara harus mengurangi program sosial berskala besar dan menyerahkan lebih banyak keputusan ekonomi kepada pasar. Persoalannya adalah bagaimana negara menggunakan sumber dayanya, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang mengawasinya,” kata Ridha dalam keterangan, Senin, 28 September 2026.

Menurut Ridha, sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, sekolah rakyat, koperasi desa, hingga Danantara tidak tepat jika seluruhnya ditempatkan dalam satu kategori sebagai “program populis” yang harus dikurangi secara signifikan.

Ia mengatakan setiap program memiliki tujuan, mekanisme pelaksanaan, kelompok penerima manfaat, serta potensi risiko yang berbeda. Besarnya anggaran memang perlu diikuti dengan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat, tetapi besaran anggaran saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa sebuah program mengalami salah alokasi.

Soroti Pelaksanaan Program MBG

Ridha mencontohkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, aspek keamanan pangan dan kesiapan pihak yang menjalankan program harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Standar dapur, proses pemeriksaan makanan, penanganan apabila terjadi keracunan, serta sistem pengadaan yang transparan perlu dipastikan berjalan dengan baik. Ia juga menilai pelaksana yang terbukti membahayakan anak harus segera dihentikan dan dimintai pertanggungjawaban.

“Pada saat yang sama, kita perlu jujur tentang tujuan program. Jika MBG juga diharapkan menciptakan permintaan yang stabil bagi petani, nelayan, dan pemasok pangan lokal, uji coba di segelintir wilayah tidak akan cukup untuk mengukur dampak ekonomi itu. Pelaksanaan berskala besar membutuhkan pengawasan yang sama besarnya. Kritik yang tepat adalah memperbaiki kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaannya, sambil menguji apakah manfaat gizi dan ekonominya benar-benar terwujud,” kata Ridha.

Ia juga menilai keterlibatan negara dalam perekonomian tidak otomatis membuat pelaku usaha lokal menjadi lemah. Menurutnya, konsentrasi modal swasta dan dominasi rantai distribusi oleh sejumlah pelaku juga berpotensi membuat usaha kecil tersisih.

Karena itu, evaluasi terhadap BUMN, Danantara, maupun koperasi desa, menurut Ridha, perlu melihat sejumlah aspek seperti keputusan investasi, keterkaitan dengan produsen lokal, distribusi manfaat, hingga mekanisme pengawasan publik.

Ia menegaskan sumber daya publik tidak seharusnya menjadi sarana bagi kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan untuk mendapatkan penguasaan atas sumber daya tersebut.

Deregulasi dan Peran Pemerintah

Ridha berpandangan pembenahan sistem perizinan memang diperlukan. Namun, ia mengingatkan bahwa deregulasi tidak selalu memberikan dampak positif apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan dan kepentingan publik.

Prosedur yang berbelit dan membuka peluang korupsi perlu dihilangkan. Sementara itu, perlindungan terhadap pekerja, lingkungan, serta kapasitas industri nasional justru dinilai membutuhkan peran aktif pemerintah.

“Penurunan transfer ke daerah merupakan persoalan serius. Pemerintah pusat tidak dapat memperluas program prioritas dengan mengorbankan kemampuan daerah menyediakan layanan dasar dan merespons bencana. Kebutuhan pendanaan pendidikan dan kesehatan juga harus dijelaskan secara terbuka bersama pembiayaan MBG, sehingga publik dapat menilai prioritas anggaran secara utuh,” kata Ridha.