.png){kind=small}
Infast Tanggapi Evaluasi Satu Tahun Tujuh Desakan Darurat Ekonomi AEI
Direktur Kebijakan Publik Infast Bestari Muhammad Ridha menilai sejumlah peringatan dalam evaluasi satu tahun Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan AEI perlu mendapat perhatian, terutama terkait pengawasan, konflik kepentingan, dan kapasitas fiskal daerah
Menurutnya, kritik mengenai pemusatan pengambilan keputusan ekonomi dan lemahnya pengawasan memang perlu diperkuat. Namun, ia menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup dilakukan dengan mengurangi peran negara dan berharap mekanisme pasar secara otomatis menciptakan pemerataan serta pekerjaan yang layak.
“Kritik terhadap pemusatan keputusan ekonomi dan lemahnya pengawasan harus diperkuat. Tetapi jawabannya bukan membatasi negara lalu berharap pasar menghasilkan pekerjaan layak dan pemerataan dengan sendirinya. Yang dibutuhkan adalah kemampuan negara untuk bertindak, disertai kendali demokratis atas tindakannya,” kata Ridha.
Dorong Pengawasan Publik
Ridha menyatakan mendukung desakan untuk menghentikan tindakan represif, membatasi keterlibatan militer dalam urusan sipil, serta memberantas konflik kepentingan.
Baca Juga
Meski demikian, ia mengingatkan agar pendekatan teknokratis tidak diterapkan secara berlebihan. Menurutnya, kebijakan yang disusun berdasarkan bukti tetap perlu melibatkan masyarakat yang terdampak dan tidak hanya mengandalkan penilaian dari kalangan ahli.
Pekerja, petani, pelaku usaha kecil, serta masyarakat penerima layanan publik, kata Ridha, perlu memperoleh akses terhadap informasi dan memiliki ruang untuk ikut mengawasi implementasi kebijakan pemerintah.
“Darurat ekonomi menuntut negara yang lebih mampu sekaligus lebih demokratis. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar kecilnya belanja atau luasnya ruang bagi pasar, melainkan naiknya upah riil, tersedianya pekerjaan layak, berkurangnya ketimpangan, dan membaiknya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan,” tutup Ridha.
