Survei Kepuasan Pemerintahan Prabowo 79,3 Persen: Relawan 08 Ingatkan Tak Cepat Puas!

fin.co.id - Angka 79,3 persen menjadi catatan dalam evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) tersebut justru dinilai Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) Syafrudin Budiman sebagai dorongan agar pemerintah terus memperkuat kinerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Syafrudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 28 September 2026 mengatakan, tingkat kepuasan tersebut tidak seharusnya membuat pemerintah berpuas diri.

Menurut dia, masih ada sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan, mulai dari pemerataan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Yang paling penting, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Angka kepuasan publik harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari pemerataan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Kepuasan Publik Dinilai Perlu Dibaca Objektif

Syafrudin mengatakan, hasil survei tersebut perlu dibaca secara objektif dan tidak semata-mata dijadikan ukuran keberhasilan pemerintah.

"Angka 79,3 persen ini menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Tentu survei harus dibaca secara objektif, tetapi angka ini menunjukkan adanya tingkat penerimaan publik yang cukup tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo," ujarnya.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu aspek yang perlu terus dijaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ekonomi kita tetap positif. Ini penting karena pemerintahan Prabowo berjalan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perang dagang, gejolak geopolitik hingga perubahan rantai pasok dunia," kata Syafrudin.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diterjemahkan menjadi pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan daya beli masyarakat.

MBG hingga Hilirisasi Jadi Sorotan

Syafrudin turut menyoroti sejumlah program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, revitalisasi pendidikan, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, serta hilirisasi.

Ia menilai MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi apabila mampu meningkatkan permintaan terhadap produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal.

"MBG dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kombinasi kebijakan yang menarik karena menyatukan agenda sosial dengan pemberdayaan ekonomi rakyat," ujarnya.