Jimly Sebut Prabowo Bebas Pilih Pengganti Gibran, Tak Harus dari Partai Pengusung

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto tidak harus mencari calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari partai politik pengusung.

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan, UUD 1945 tidak mencantumkan persyaratan asal partai bagi dua kandidat yang dapat diajukan presiden kepada MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Jimly menjelaskan, kewenangan mengusulkan dua nama sepenuhnya berada di tangan presiden. Sementara itu, MPR bertugas menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu kandidat sesuai ketentuan konstitusi.

"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly ditemui usai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, perbedaan penafsiran muncul karena ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak sejalan dengan aturan konstitusi. Bagian penjelasan UU MD3 menyebut calon wakil presiden yang diajukan harus berasal dari partai politik pengusung.

Jimly Nilai Penjelasan UU MD3 Keliru

Jimly menilai ketentuan tersebut bermasalah karena mencampuradukkan dua kondisi kekosongan jabatan yang diatur secara berbeda dalam UUD 1945.

Ia menerangkan, kewajiban mengajukan calon dari partai politik berlaku ketika jabatan presiden dan wakil presiden kosong secara bersamaan. Kondisi tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, ketika tugas kepresidenan sementara dijalankan oleh triumvirat yang terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Adapun situasi saat ini berbeda karena presiden masih menjabat, sedangkan kekosongan hanya terjadi pada posisi wakil presiden. Karena itu, ketentuan yang menjadi acuan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden--dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan "berasal dari" itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya.

Jimly kemudian menegaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) hanya mengatur batas waktu pengisian jabatan dan mekanisme pengajuan dua kandidat oleh presiden. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan kedua nama tersebut berasal dari partai politik tertentu.

"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ," tegasnya.

Dengan demikian, menurut Jimly, presiden memiliki keleluasaan menentukan kandidat tanpa terikat asal partai. Nama yang diajukan bisa berasal dari partai koalisi pertama, koalisi kedua, partai di luar koalisi, bahkan tokoh nonpartai.

Ada Dua Cacat Formil dalam UU MD3

Selain menilai ketentuan asal partai tidak sesuai dengan konstitusi, Jimly juga menemukan dua persoalan formil dalam UU MD3. Pertama, aturan tersebut membentuk norma baru yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945.