Wagub Jabar Minta Foto Gibran Jangan Dicopot Dulu, Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat
Wagub Jabar mengimbau instansi dan sekolah di Jawa Barat menunggu arahan pusat sebelum mencopot foto Gibran Rakabuming Raka.
fin.co.id - Belum adanya arahan resmi dari pemerintah pusat menjadi alasan seluruh instansi dan sekolah di Jawa Barat diminta mempertahankan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengingatkan agar pencopotan foto tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru atau atas keputusan masing-masing instansi.
Imbauan itu disampaikan Erwan di Cimahi, Jumat. Ia meminta seluruh pihak menunggu petunjuk pemerintah pusat sebelum mengambil tindakan terkait foto Wakil Presiden di lingkungan pemerintahan maupun fasilitas pendidikan.
"Untuk pencopotan foto di sekolah, di instansi pemerintahan, atau dimanapun di Jawa Barat ini, saya imbau jangan dulu. Nanti saja setelah arahan dari pemerintah pusat," katanya, Jumat, 13 November 2026.
Baca Juga
Erwan menegaskan, kebijakan pencopotan foto Gibran harus mengikuti keputusan pemerintah pusat. Karena itu, instansi pemerintahan dan sekolah di Jawa Barat tidak perlu mengambil langkah sendiri sebelum menerima arahan resmi.
Erwan Sebut Penentuan Pengganti Gibran Hak Prerogatif Presiden
Selain menanggapi persoalan pencopotan foto, Erwan juga berbicara mengenai sosok yang akan menggantikan Gibran untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, penentuan calon wakil presiden sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan proses pemilihan selanjutnya berlangsung melalui mekanisme di lembaga tersebut.
"Itu hak prerogatif dari Pak Presiden yang mengajukan dua nama ke MPR, nanti MPR yang memilih. Siapapun yang penting Indonesia semakin maju semakin baik," ujarnya.
Senada dengan Erwan, Wali Kota Cimahi Ngatiyana turut mengimbau agar pencopotan foto Gibran tidak dilakukan sebelum ada keputusan resmi mengenai sosok penggantinya.
Baca Juga
Ia meminta proses tersebut menunggu keputusan yang ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku.