Jokowi Tunjukkan KTA PSI, Pengamat Sebut Parpol Mulai Hitung Ulang Strategi 2029

fin.co.id - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai langkah tersebut menjadi variabel baru yang dapat diperhitungkan partai politik dalam menyusun strategi menuju Pemilu 2029.

Menurut Arifki, masuknya Jokowi ke PSI tidak cukup dilihat dari sisi administratif sebagai keanggotaan di sebuah partai politik. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan Jokowi mengonsolidasikan jaringan politik, relawan, serta pengalaman elektoral yang dimilikinya menjadi kekuatan organisasi bagi PSI.

“Partai lain bukan takut, tapi mulai menghitung ulang. Mereka tidak boleh pura-pura tidak melihat. Jokowi masuk PSI berarti ada variabel baru dalam kalkulasi politik 2029. Dan setiap variabel baru pasti mengubah cara partai lain membaca peta permainan," kata Arifki dala keterangannya kepada wartawan, Selasa, 29 September 2026.

Arifki mengatakan dampak politik dari KTA Jokowi lebih penting dibandingkan keberadaan kartu tersebut secara fisik. Menurut dia, pengalaman Jokowi selama dua periode sebagai presiden membuatnya memiliki modal politik dan jejaring yang dapat menjadi faktor dalam dinamika politik nasional.

“KTA-nya kecil, tapi efek politiknya bisa besar. Karena yang masuk ke PSI bukan hanya Jokowi sebagai individu, tetapi juga political capital yang melekat pada dirinya sebagai mantan presiden dua periode. Itu yang membuat langkah ini tidak bisa dianggap biasa oleh partai lain.” katanya.

Jokowi dan Potensi Penguatan PSI

Arifki menilai keterlibatan Jokowi secara aktif dalam konsolidasi PSI dapat memengaruhi posisi partai tersebut dalam komunikasi politik. Potensi itu, menurutnya, juga berkaitan dengan kemungkinan bergabung atau terkonsolidasinya jaringan relawan dan kelompok politik yang selama ini memiliki kedekatan dengan Jokowi.

“Jokowi bisa menjadi political magnet bagi PSI. Tetapi pertanyaannya bukan lagi apakah Jokowi populer. Pertanyaannya, apakah popularitas itu bisa dikonversi menjadi kekuatan organisasi, suara, dan kursi. Kalau bisa, efeknya terhadap peta politik 2029 tentu akan terasa," pungkasnya.

Meski demikian, Arifki menekankan bahwa kehadiran Jokowi bukan jaminan otomatis bagi perubahan kekuatan PSI. Partai tersebut tetap harus membangun struktur, memperkuat kaderisasi, dan bekerja di tingkat akar rumput untuk mengubah modal politik menjadi kekuatan organisasi.

“Jokowi bukan tongkat sulap. Dia bisa memberikan daya ungkit, tetapi PSI tetap harus membuktikan diri di lapangan. Popularitas Jokowi harus diterjemahkan menjadi kader, struktur, suara, dan kursi. Di situlah ujian sebenarnya," kata Arifki.

Menurut Arifki, dinamika tersebut membuat partai lain perlu memperhatikan perkembangan konsolidasi politik Jokowi bersama PSI. Fokusnya bukan semata-mata pada jumlah anggota PSI saat ini, melainkan pada sejauh mana jaringan politik Jokowi dapat terhubung dengan struktur partai.

“Yang harus dihitung partai lain bukan berapa kader PSI hari ini. Yang harus dihitung adalah seberapa jauh Jokowi mampu menarik jaringan politiknya masuk ke dalam orbit PSI. Itu dua hal yang berbeda,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan Jokowi di PSI juga berpotensi memengaruhi pola komunikasi politik partai tersebut dengan kekuatan politik lainnya. Pengalaman Jokowi sebagai mantan presiden, jaringan politik, dan pengalaman elektoral menjadi sejumlah faktor yang disebut Arifki dalam melihat perkembangan tersebut.

“Jokowi masuk PSI membuat papan catur 2029 bertambah satu bidak penting. Belum tentu PSI langsung menjadi kekuatan besar, tetapi pemain lain sekarang punya satu variabel baru yang harus dihitung. Dan dalam politik, sesuatu yang harus dihitung berarti tidak bisa lagi dianggap remeh," pungkasnya.