Legislator PKS Soroti APBN 2027: Anggaran Besar Harus Terasa Manfaatnya bagi Rakyat

fin.co.id - Anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, dan Transfer ke Daerah Rp735 triliun menjadi bagian dari APBN Tahun Anggaran 2027.

Besarnya alokasi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, yang menekankan pentingnya manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemerintah juga menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional 2027. Karena itu, Johan memberikan perhatian khusus terhadap anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun, terutama kaitannya dengan pendapatan petani, peternak, dan nelayan.

“Angkanya besar, tetapi bagi rakyat ukuran APBN sesungguhnya sederhana: apakah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi harus melahirkan pekerjaan, menjaga daya beli, menurunkan kemiskinan, dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor produktif,” kata Johan seusai Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Ketahanan Pangan Harus Bermuara ke Kesejahteraan

Johan mengatakan, anggaran ketahanan pangan tersebut harus memiliki hubungan yang semakin kuat dengan peningkatan pendapatan petani, peternak, dan nelayan. Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas yang mencakup pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta peningkatan produktivitas pangan pokok.

“Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan harus bermuara pada kesejahteraan petani dan nelayan. Kita ingin pupuk tersedia tepat waktu, irigasi semakin baik, harga gabah dan jagung memberikan nilai yang layak kepada petani, biaya produksi terkendali, akses pasar semakin terbuka, serta nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil tangkap dan budidayanya,” ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Johan menyoroti Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Ia mengatakan kekuatan APBN salah satunya harus terlihat dari kemampuan negara memperkecil kesenjangan pelayanan dan pembangunan antarwilayah.

Dalam pembahasan Banggar dan pemerintah, kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal serta pemerataan pembangunan.

Pengawasan APBN 2027 Jadi Tahap Berikutnya

Bagi Johan, manfaat APBN juga perlu terlihat hingga wilayah kepulauan. Ia menyebut masyarakat di daerah seperti Pulau Sumbawa dan wilayah kepulauan lainnya membutuhkan kehadiran anggaran melalui berbagai layanan dan pembangunan.

“Indonesia harus tumbuh dari desa, pesisir, dan pulau-pulau, bukan hanya dari pusat-pusat pertumbuhan. Bagi masyarakat di daerah seperti Pulau Sumbawa dan wilayah kepulauan lainnya, APBN harus hadir melalui irigasi yang berfungsi, konektivitas yang semakin baik, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, air bersih, serta pelayanan publik yang mudah dijangkau,” kata Johan.

Johan menegaskan persetujuan DPR RI terhadap APBN Tahun Anggaran 2027 harus menjadi titik awal untuk memastikan belanja negara menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia juga menilai pesan pemerintah bahwa “negara hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat” perlu diterjemahkan menjadi hasil pembangunan yang konkret.

Menurut Johan, persetujuan APBN sekaligus menandai dimulainya fase penting pengawasan DPR terhadap pelaksanaannya. Besarnya anggaran, kata dia, perlu diikuti kualitas belanja, ketepatan sasaran, serta hasil yang dapat diukur dari perubahan kondisi masyarakat.

“Setelah APBN disetujui, pekerjaan DPR justru memasuki tahap yang sangat penting: memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Kita ingin APBN 2027 menjadi APBN yang produktif dan humanis, ekonominya tumbuh, daerahnya semakin kuat, pangan tersedia, dan orang-orang yang bekerja menghasilkan pangan ikut menikmati kesejahteraan,” pungkas Johan.