Politik . 15/11/2026, 10:51 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mematangkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden RI yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Sidang Paripurna MPR untuk memilih, menetapkan, sekaligus melantik Wakil Presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Anggota DPR RI Hinca Pandjaitan mengungkapkan, sidang tersebut akan dimulai pukul 11.00 WIB. Wakil Presiden terpilih nantinya akan menjalankan tugas untuk sisa masa jabatan 2026–2029.
“Yang khusus ini, kapan jadwal untuk paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan calon Wakil Presiden terpilih? Itu 2 Desember 2026, hari Rabu, jam 11.00,” ujar Hinca saat wawancara dengan Parlementaria di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat 13 November 2026.
Hinca menyampaikan, jadwal tersebut merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Gabungan MPR RI bersama unsur DPR RI dan DPD RI.
Pertemuan itu membahas mekanisme serta sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut, rapat gabungan diikuti seluruh unsur MPR, mulai dari fraksi-fraksi DPR RI, kelompok DPD RI, hingga Pimpinan MPR RI.
Salah satu keputusan lainnya adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI. Melalui surat tersebut, MPR meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat permintaan itu rencananya ditandatangani Pimpinan MPR dan disampaikan kepada Presiden pada hari yang sama dengan pelaksanaan rapat gabungan.
MPR juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang berasal dari unsur fraksi-fraksi DPR RI dan kelompok DPD RI. Tim tersebut bertugas meneliti kelengkapan administrasi serta memastikan kedua calon yang diajukan Presiden memenuhi persyaratan.
Selain itu, disepakati pula pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Kedua tim akan melibatkan perwakilan DPR dan DPD dengan susunan pimpinan yang ditentukan melalui mekanisme internal MPR.
Hinca mengatakan, Fraksi Partai Demokrat telah menyiapkan sejumlah kader untuk mengisi keanggotaan kedua tim tersebut. Dirinya bersama Anton Suratto ditugaskan masuk tim verifikasi.
Sementara itu, Benny K. Harman dan Herman Khaeron akan mewakili Fraksi Demokrat dalam tim ad hoc.
Terkait tahapan berikutnya, Hinca menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan berlanjut setelah Presiden menyampaikan dua nama calon kepada MPR.
Sesuai ketentuan yang berlaku, Presiden harus mengajukan nama-nama tersebut paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar pada 2 Desember 2026.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media