Kasus Dugaan Korupsi Kebencanaan Disorot, DPR Desak Kepala BNPB Baru Benahi Integritas

fin.co.id - Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, membenahi tata kelola internal sekaligus memperkuat integritas lembaga. Pembenahan tersebut dinilai perlu mencakup sistem pencegahan korupsi hingga pengelolaan anggaran dan pengadaan yang transparan serta akuntabel.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan, pergantian pimpinan BNPB harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sistem internal secara menyeluruh. Dia juga menegaskan, setiap pelanggaran hukum yang terbukti dilakukan oknum di lingkungan BNPB harus diproses sesuai ketentuan.

"Komisi VIII tentu berharap kepemimpinan Pak Kristomei membawa semangat baru bagi BNPB. Tantangan kebencanaan kita sangat besar, sehingga BNPB harus memiliki organisasi yang kuat, profesional, responsif, dan yang paling penting berintegritas,” kata Singgih kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

DPR Soroti Integritas dan Pengawasan Dana Kebencanaan

Singgih menilai kasus dugaan korupsi yang ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan BNPB baru-baru ini perlu menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana kebencanaan.

Menurut dia, dana penanganan bencana memiliki karakter khusus karena penggunaannya berkaitan dengan situasi darurat dan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, pengelolaannya harus mendapat pengawasan agar anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukan.

"Dana kebencanaan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada penyimpangan," katanya.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Singgih, akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BNPB sebagai mitra kerja. Pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan program penanggulangan bencana agar tetap sesuai dengan peraturan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, dia mendorong pembenahan internal yang menyeluruh tanpa menganggap seluruh jajaran BNPB melakukan pelanggaran.

"Tetapi kita juga harus memastikan pembenahan dilakukan berbasis sistem, bukan dengan menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB,” kata dia.

Singgih berharap kepemimpinan Kristomei mampu memperkuat profesionalisme dan transparansi BNPB sekaligus memastikan lembaga tersebut menjalankan tugas utamanya dalam melindungi masyarakat serta menangani bencana secara cepat dan tepat sasaran.

“Harapannya, BNPB semakin profesional, transparan, dan fokus pada tugas utamanya, yaitu melindungi masyarakat dan memastikan penanganan bencana berjalan cepat serta tepat sasaran,” kata dia.

Prabowo Lantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis sore.

Pengangkatan perwira tinggi bintang tiga tersebut menandai pergantian kepemimpinan di lembaga kebencanaan nasional yang menghadapi tantangan mitigasi dan penanganan darurat di tanah air.