Program 3 Juta rumah capai 1,79 Juta Unit, Kementerian PKP Perkuat Pembangunan dan renovasi

Ia menyebut pemerintah bekerja dengan target besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program perumahan.

“Kita bekerja dengan target yang sangat besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terus bekerja dan berkontribusi,” sambungnya.

Salah satu program yang mengalami peningkatan target adalah Bedah Rumah. Pada 2025, program tersebut menargetkan perbaikan 45.000 rumah. Target itu kemudian meningkat menjadi 400.000 unit pada 2026.

Peningkatan skala program tersebut membutuhkan kesiapan pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi yang lebih kuat agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pembiayaan Rumah Subsidi Terus Diperluas

Selain pembangunan fisik dan perbaikan rumah, pemerintah memperkuat dukungan pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian.

Hingga periode pelaporan yang disampaikan dalam rapat, penyaluran rumah subsidi melalui FLPP pada 2026 tercatat sebanyak 187.259 unit. Pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui skema tersebut sepanjang tahun ini.

Sebagai pembanding, penyaluran FLPP pada 2025 mencapai 278.868 unit rumah. Menurut data yang disampaikan dalam rapat, angka tersebut menjadi capaian tertinggi sejak program FLPP dimulai pada 2010.

Sementara itu, realisasi KPP mencapai Rp28,164 triliun. Nilai tersebut terdiri atas sekitar Rp9,5 triliun untuk sisi pasokan (supply) dan Rp18,6 triliun untuk sisi permintaan (demand).

Program KPP ditujukan untuk mendukung pembiayaan pelaku usaha di sektor perumahan sekaligus membantu masyarakat mengakses pembiayaan untuk membangun, membeli, atau merenovasi rumah.

Kementerian PKP juga memperkuat dukungan terhadap kepastian kepemilikan tanah bagi MBR melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu upayanya adalah memfasilitasi sertifikat tanah gratis bagi MBR yang memenuhi ketentuan dan belum memiliki sertifikat.

Maruarar Tekankan Integritas dan Akuntabilitas

Di tengah peningkatan target program perumahan, Maruarar mengingatkan jajarannya agar tetap menjaga integritas dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa pencapaian target harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Target kita memang besar dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PKP juga besar,” ungkapnya.

“Karena itu, saya minta seluruh jajaran tetap menjaga integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” tambah Maruarar.