Legislator PKB Wanti-Wanti Bantuan Minyak Gratis UEA: Jangan Ada Udang di Balik Batu!

fin.co.id - Rencana bantuan 30 juta barel minyak mentah dari Uni Emirat Arab (UEA) kepada Indonesia perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk kemungkinan manfaatnya bagi masyarakat melalui penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyambut positif rencana tersebut, tetapi meminta pemerintah memastikan seluruh mekanisme dan konsekuensinya sebelum mengambil keputusan.

Rivqy menilai, bantuan energi di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian harga minyak dunia dapat menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, kerja sama internasional tetap harus mengutamakan kepentingan Indonesia dan tidak menimbulkan kerugian pada masa mendatang.

“Bantuan ini patut kita sambut positif. Namun, pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian terkait, harus cermat. Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi dari bantuan tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” ujar Rivqy di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian tanpa harus menutup diri terhadap bantuan dari negara sahabat. Karena itu, aspek legalitas, kualitas minyak, mekanisme pengiriman, kemampuan pengolahan di dalam negeri, hingga transparansi pemanfaatan bantuan harus diperiksa.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana minyak itu bisa masuk, diolah, dan memberi nilai tambah bagi Indonesia. Semua harus jelas sejak awal, transparan, dan tidak mengurangi kedaulatan kita dalam menentukan kebijakan energi,” katanya.

Rivqy Minta Manfaat Bantuan Minyak Dirasakan Masyarakat

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu berharap pemerintah turut mempertimbangkan kepentingan masyarakat apabila bantuan 30 juta barel minyak mentah benar-benar terealisasi. Salah satu hal yang perlu dikaji adalah kemungkinan menggunakan manfaat ekonominya untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melalui evaluasi peluang penurunan harga BBM nasional.

“Kalau bantuan ini benar-benar mengurangi biaya pengadaan minyak, manfaatnya jangan berhenti di neraca pemerintah atau perusahaan energi. Harus dihitung apakah ada ruang untuk menurunkan harga BBM, atau setidaknya mengurangi beban subsidi dan kompensasi negara. Masyarakat harus ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Rivqy juga meminta pemerintah menghitung dampak bantuan tersebut terhadap kebutuhan impor minyak, biaya pengadaan energi, beban subsidi dan kompensasi energi, serta kondisi keuangan negara. Perhitungan yang terbuka diperlukan agar nilai manfaat ekonomi bantuan dapat diukur secara konkret, bukan sekadar menjadi kabar baik di atas kertas.

Meski membuka peluang penurunan harga BBM, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut harus melalui perhitungan menyeluruh. Pemerintah perlu memperhitungkan jenis minyak yang diterima, biaya pengolahan dan distribusi, nilai tukar rupiah, serta struktur harga BBM yang berlaku.

Menurut Rivqy, kebijakan energi harus tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah Diminta Terbuka soal Mekanisme Bantuan UEA

Selain menghitung manfaat ekonomi dan peluang penyesuaian harga BBM, Rivqy mendorong pemerintah menyampaikan perkembangan status serta mekanisme bantuan minyak tersebut secara terbuka kepada publik.

Transparansi dinilai diperlukan agar masyarakat mengetahui nilai manfaat yang diperoleh Indonesia, proses pemanfaatan minyak, serta dampaknya terhadap ketahanan energi dan perekonomian nasional.

Ia kembali menegaskan bahwa bantuan gratis tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan potensi kewajiban atau kepentingan yang menyertainya. Karena itu, setiap tahapan perlu dikelola secara akuntabel dengan tetap menjaga kedaulatan Indonesia dalam menentukan kebijakan energi.

“Intinya, kita terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat. Tetapi kepentingan Indonesia harus menjadi prioritas. Pastikan tidak ada konsekuensi yang merugikan, kelola secara akuntabel, dan jika ada penghematan, perjuangkan agar manfaatnya kembali kepada rakyat,” pungkas Rivqy.