Syahbudin Hayoto Sentil Wagub Abdullah Vanath yang Bilang Petani dan Nelayan Penyumbang Kemiskinan

fin.co.id  - Pernyataan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang menyebut petani dan nelayan sebagai kelompok penyumbang kemiskinan terbesar di Maluku mendapat kritik tajam dari kalangan legislatif.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Syahbudin Hayoto, menilai pernyataan tersebut tidak tepat karena menempatkan petani dan nelayan seolah-olah menjadi penyebab kemiskinan. 

Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada sistem ekonomi dan rantai pasok yang belum memberikan kesejahteraan secara optimal kepada masyarakat yang bekerja di sektor tersebut.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan kelompok yang terdampak oleh berbagai persoalan struktural, bukan pihak yang seharusnya dipersalahkan atas tingginya angka kemiskinan.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah semestinya diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan perikanan, sebagaimana upaya pemerintah pusat dalam membangun kampung nelayan, membuka lahan pertanian, serta mengembangkan perekonomian melalui Koperasi Merah Putih.

"Abang Haji (Sapaan Abdullah Vanath--Red) tidak boleh mencampuradukkan antara subjek yang berada di garis kemiskinan dengan akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Abang Haji juga asalnya petani. Sekarang jadi Wagub. Ini contoh prestasi seorang petani" kata Hayoto dalam keterangan pers kepada media, Rabu, 28 Oktober 2026

Hayoto menjelaskan, mayoritas masyarakat di wilayah kepulauan Maluku menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Kedua sektor tersebut menjadi penopang utama mata pencaharian masyarakat sekaligus berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

“Pertama, petani dan nelayan merupakan profesi mayoritas masyarakat pulau-pulau di Maluku. Secara metodologi data, mayoritas warga bekerja di sektor ini karena sektor perikanan dan pertanian adalah tulang punggung mata pencaharian daerah,” katanya.

Ia menilai penyebutan petani dan nelayan sebagai penyumbang kemiskinan terbesar berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar yang selama ini membebani masyarakat kecil.

“Kedua, Menyebut profesi mereka sebagai "penyumbang kemiskinan terbesar" secara tidak langsung melemparkan beban struktural kepada rakyat kecil. Kemiskinan di sektor primer bukan disebabkan oleh kemalasan atau pilihan hidup para nelayan dan petani, melainkan akibat tingginya Biaya Operasional Laut/Tani, ketimpangan harga jual akibat rantai tengkulak, serta belum hadirnya industri pengolahan paska-panen (downstream industry) di Maluku” lanjutnya.

Menurut Hayoto, kesejahteraan petani dan nelayan sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara biaya produksi dan harga jual hasil usaha mereka.

Ia merujuk pada indikator kesejahteraan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kedua indikator tersebut berkaitan dengan perubahan harga yang diterima masyarakat dari hasil produksi serta biaya yang harus mereka keluarkan.

“Sebagai Wakil Gubernur Abang Haji tidak bisa hanya menyoroti tingginya angka kemiskinan di kalangan petani-nelayan tanpa mengevaluasi efektivitas distribusi subsidi, konektivitas logistik antar-pulau, dan kepastian resi gudang,” tegas Hayoto.

Hayoto juga menyoroti kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian Provinsi Maluku. Menurutnya, besarnya peran sektor tersebut membuat pelabelan petani dan nelayan sebagai penyumbang kemiskinan terbesar menjadi kontradiktif.

“Sangat kontradiktif jika sektor yang memikul perekonomian daerah dan menjaga ketahanan pangan masyarakat jutaan jiwa justru dilabeli sebagai penyumbang kemiskinan terbesar,” sesal Hayoto.