Kampung Bahari Bakal Ditata, Warga Terdampak Berpeluang Dapat Hunian di Senen
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai mempersiapkan langkah penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
fin.co.id – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai mempersiapkan langkah penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rencana tersebut diawali dengan kegiatan pembersihan lingkungan di sekitar jalur kereta api yang dijadwalkan berlangsung Rabu, 4 November 2026.
Dalam pelaksanaannya, PT KAI akan mengerahkan sejumlah alat berat dan kendaraan pengangkut sampah untuk mendukung proses pembersihan kawasan.
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI, Januri menjelaskan, kegiatan tersebut tidak akan dilakukan sekaligus. Proses penataan bakal berlangsung secara bertahap dengan tetap memperhatikan keselamatan operasional kereta api serta keberadaan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi.
Ia menegaskan, persoalan lingkungan di Kampung Bahari membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh. Menurutnya, pembersihan kawasan saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi.
Baca Juga
Karena itu, PT KAI mulai berkoordinasi dengan pemerintah dan sejumlah pihak terkait guna membahas solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan menyediakan tempat tinggal alternatif bagi masyarakat yang terdampak.
"Karena itu, PT KAI bersama pemerintah dan pihak terkait turut membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat yang terdampak penataan," katanya kepada wartawan, Selasa 3 November 2026.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto meminta agar seluruh tahapan penataan kawasan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
Ia menilai kondisi sosial masyarakat harus menjadi perhatian sebelum langkah penertiban maupun pembersihan dilakukan. Untuk itu, warga yang masih tinggal di kawasan tersebut perlu didata secara menyeluruh, termasuk kondisi tempat tinggal dan sumber penghasilan mereka.
"Mereka adalah warga negara kita," ucapnya.
Dadang menegaskan bahwa pembenahan lingkungan harus berjalan beriringan dengan upaya memberikan kepastian kehidupan bagi masyarakat terdampak. Jangan sampai program penataan justru menghilangkan tempat tinggal maupun sumber pendapatan warga.
Baca Juga
Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menyampaikan bahwa pemerintah memiliki program bantuan perbaikan rumah untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak.
Berdasarkan data yang ada, terdapat 46 penerima bantuan di kawasan Kampung Bahari yang tersebar di beberapa RW. Pemerintah juga berencana melakukan pendataan kembali untuk mengetahui kemungkinan penambahan penerima manfaat sesuai dengan ketersediaan program.
Terkait penyediaan tempat tinggal alternatif, Sri Haryati menyebut pembahasannya masih berlangsung bersama PT KAI dan pemerintah daerah.
Salah satu lokasi yang masuk dalam pembahasan adalah kawasan Senen, Jakarta Pusat. Namun, opsi tersebut belum diputuskan karena masih memerlukan kajian dan koordinasi lebih lanjut sebelum dapat direalisasikan.
Mata Pencaharian Warga Ikut Jadi Perhatian