Demokrat Desak Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas dan Transparan

fin.co.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron mendesak agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya diusut secara menyeluruh. Ia meminta proses penanganan perkara dilakukan secara transparan agar pihak-pihak yang terlibat serta latar belakang tindakan tersebut dapat terungkap.

Herman juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian atas pengungkapan kasus serta langkah penegakan hukum yang telah dilakukan.

"Saya salut dan memberi apresiasi terhadap Kapolri dan jajarannya atas pengungkapan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum ini," kata Herman, Rabu, 4 November 2026.

Menurut Herman, dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah pihak yang disebut dilakukan Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama pihak lainnya merupakan persoalan hukum serius. Karena itu, ia meminta penyidik menelusuri bukan hanya pihak yang diduga terlibat, melainkan juga tujuan dan kepentingan di balik praktik tersebut.

"Penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainnya yang dilakukan oleh LSP dkk adalah pelanggaran hukum berat, oleh karenanya perlu diusut tuntas, transparan, dan mengungkap untuk kepentingan apa dan siapa di balik semua ini," ujarnya.

Herman menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan aparatur negara harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengingatkan, tindakan yang dilakukan dengan melampaui batas kewenangan dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.

Herman menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Ia berharap penyidikan dapat mengungkap perkara secara terang dan memastikan pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saya menghormati proses hukum ini, dan semoga dapat diusut tuntas, transparan, dan siapapun yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya," tutur Herman.

Lebih lanjut, Herman mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sejumlah tokoh politik kemungkinan turut menjadi sasaran penyadapan ilegal. Hal itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian penyidik setelah muncul informasi mengenai dugaan masuknya nomor telepon sejumlah tokoh politik dalam daftar target penyadapan.

"Oleh karenanya saya minta diungkap secara profesional dan transparan, karena kami juga berasumsi bahwa para tokoh politik juga disadap," pungkasnya.