Kemen ATR/BPN Tindak 11 Perusahaan di Kalimantan, Ini Daftarnya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjatuhkan sanksi tegas terhadap 11 perusahaan yang beroperasi di sejumlah wilayah Kalimantan.
fin.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjatuhkan sanksi tegas terhadap 11 perusahaan yang beroperasi di sejumlah wilayah Kalimantan. Tindakan tersebut dilakukan melalui pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) akibat kebakaran lahan dan dugaan pelanggaran ketentuan perizinan.
Perusahaan yang menjadi sasaran penindakan terdiri atas pemodal dalam negeri maupun investor asing dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, berdasarkan penelusuran Beneficial Ownership (BO), struktur kepemilikan saham dari 11 perusahaan tersebut berasal dari berbagai pihak. Namun, identitas sejumlah pemilik modal dalam negeri belum dapat diumumkan.
"Kalau dilihat dari BO-nya (Beneficiary Ownership-nya), dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura investornya, pemegang sahamnya, juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," kata Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Baca Juga
Daftar 11 Perusahaan yang Menjadi Sasaran Penindakan
Sebelas perusahaan tersebut tersebar di tiga provinsi di Kalimantan, dengan lokasi operasional sebagai berikut:
1. PT MIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. PT RKRA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
3. PT SKM – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
4. PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Baca Juga
5. PT BSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
6. PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
7. PT AER – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
8. PT JMS – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9. PT STP – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.