Kemen ATR/BPN Tindak 11 Perusahaan di Kalimantan, Ini Daftarnya

10. PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

11. PT API – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Penindakan Dibagi dalam Lima Klaster

Nusron menjelaskan, pemerintah mengelompokkan penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut ke dalam lima klaster. Setiap kelompok mendapatkan tindakan berbeda berdasarkan hasil pemeriksaan dan kondisi perizinan masing-masing perusahaan.

Klaster pertama mencakup pencabutan HGU secara keseluruhan terhadap tiga perusahaan. Salah satunya PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare. Penindakan dilakukan karena tingkat kebakaran lahan mencapai lebih dari 50 persen, terjadi pengulangan kasus, serta perusahaan tidak memiliki fasilitas mitigasi kebakaran sebagaimana diwajibkan dalam diktum surat keputusan pemberian hak.

Dua perusahaan lainnya yang masuk kelompok ini adalah PT RKRA dengan luas lahan 11.558 hektare serta PT SKM yang memiliki dua bidang tanah masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.

Klaster kedua menyasar PT BSLT yang menguasai lahan seluas 2.300 hektare. Perusahaan tersebut dikenai tindakan karena masa berlaku HGU telah berakhir sejak 2020. Dengan demikian, lahan tersebut dipastikan kembali dikuasai negara.

Selanjutnya, klaster ketiga berupa penghentian proses penerbitan HGU baru bagi perusahaan yang sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum menjalankan kegiatan operasional dan tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

Tiga perusahaan yang masuk dalam kategori ini yakni PT ANI dengan luas lahan 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.

Sementara itu, klaster keempat menerapkan pencabutan HGU untuk sebagian lahan perusahaan. Kebijakan ini dikenakan kepada PT SAE di Kabupaten Landak dengan luas lahan 1.510 hektare. Langkah tersebut diambil karena tingkat kebakaran pada area perusahaan tercatat kurang dari 50 persen.

Adapun klaster kelima masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah melakukan kajian dan inspeksi langsung ke lapangan untuk menentukan apakah pencabutan HGU dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.

Tiga perusahaan yang masuk dalam kelompok terakhir tersebut adalah PT STP, PT API, dan PT JMS, yang dalam keterangan sebelumnya disebut sebagai PT CMS.

"Klaster kelima yang ketiga, sedang pendalaman. Sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan kemudian, sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," kata Nusron.