Politik . 10/11/2026, 15:44 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Ruang lingkupnya mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
Dengan munculnya pengakuan Mensesneg mengenai niat Gibran untuk mundur, polemik politik dan hukum yang membayangi Wakil Presiden kini memasuki babak baru. *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media