Breaking! Gibran Sampaikan Niat Mundur Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

fin.co.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap fakta mengejutkan terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa pagi 10 November 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut, Gibran ternyata menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

"Dalam pembicaraanitu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo, Selasa 10 November 2026.

Namun Mensesneg kembali meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia.

Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," jelasnya.

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prasetyo mengatakan, Gibran ingin membuktikan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum yang sedang menjadi perhatian publik.

Wacana pengunduran diri Gibran mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik ijazah Wakil Presiden tersebut.

Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut juga berkaitan dengan persoalan dokumen kelulusan setara SMA Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia yang sebelumnya menjadi bagian dari polemik hukum di MK.

Merespons perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.