Golkar Nilai Proses Hukum Ijazah Gibran Sudah Final, Tinggal Menunggu Langkah Politik DPR

fin.co.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi dasar bagi Partai Golkar untuk menyatakan proses hukum terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai tahap final.

Namun, persoalan tersebut masih berlanjut dalam ranah politik, karena DPR dinilai perlu menentukan langkah setelah kedua lembaga peradilan tertinggi itu mengeluarkan putusan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, bahwa Indonesia hanya memiliki dua institusi peradilan tertinggi, yakni MK dan MA. Keduanya telah mengambil keputusan terkait persoalan ijazah Gibran.

"Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final," kata Doli ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli ketika menanggapi rencana Gibran menempuh proses hukum lanjutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Doli, selesainya proses hukum tidak berarti persoalan tersebut berhenti begitu saja. Perhatian kini beralih pada langkah politik DPR dalam menindaklanjuti putusan MK dan MA.

Ia menilai DPR tidak bisa hanya berdiam diri setelah kedua lembaga peradilan tersebut mengeluarkan keputusan.

DPR Mulai Bahas Hak Menyatakan Pendapat

Doli menyebut pembukaan masa sidang DPR pada hari ini menjadi momentum bagi anggota parlemen untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang merupakan bagian dari proses pemakzulan.

Ia mengungkapkan komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP sudah berlangsung sejak masa reses. Setelah masa sidang kembali dibuka, pembicaraan tersebut dapat dilanjutkan melalui mekanisme yang tersedia di DPR.

Dengan demikian, Doli menempatkan langkah politik parlemen sebagai perhatian berikutnya setelah putusan MK dan MA terkait persoalan ijazah Gibran.

Putusan MK dan MA Jadi Dasar Penilaian Golkar

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

Kedua putusan tersebut menjadi dasar bagi Doli untuk menilai bahwa proses hukum terkait persoalan ijazah Gibran telah final.