Ini Mekanisme Pemilihan Wapres Baru jika Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari

fin.co.id - MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru apabila jabatan tersebut kosong akibat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Prabowo Subianto nantinya harus mengajukan dua nama calon pengganti beserta berkas persyaratan pencalonan kepada MPR.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, mekanisme tersebut telah diatur dalam ketentuan konstitusi. Prosesnya dimulai setelah wakil presiden menyampaikan pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Mekanisme Pengunduran Diri hingga Pemilihan Wapres

Yusril menerangkan, surat pengunduran diri harus disampaikan oleh wakil presiden kepada MPR. Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan sekaligus meminta pengajuan dua calon pengganti.

"Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya.

Selanjutnya, MPR dapat menggelar sidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Dalam proses itu, Presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden lengkap dengan persyaratan pencalonannya. Setelah menerima surat dari Presiden, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk melaksanakan pemilihan.

Meski memaparkan mekanisme tersebut, Yusril menegaskan bahwa belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka masih menjabat dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil presiden.

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," kata Yusril.

Yusril Nilai Putusan MA Perlu Dicermati

Mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan tersebut, Yusril menyatakan bahwa putusan kedua lembaga itu tidak secara otomatis menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden.

Namun, dia menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.

"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," katanya.

Yusril mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai aspek hukum serta implikasi putusan MA dan MK tersebut.