Isu Tito Karnavian Dicekal ke Luar Negeri, Ini Penjelasan Pihak Imigrasi

fin.co.id - Beredar isu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dicekal ke luar negeri terkait kasus dugaan penyadapan ponsel Presiden Prabowo Subianto. Namun isu tersebut dibantah oleh pihak Imigrasi. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memastikan Tito Karnavian tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Hingga Senin, 9 November 2026, pihak Imigrasi mengaku belum menerima permohonan pencekalan terhadap nama mantan Kapolri tersebut dari aparat penegak hukum (APH).

Kepastian itu disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko melalui unggahan status WhatsApp. 

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai pertanyaan awak media mengenai kabar yang menyebut Tito Karnavian dicegah bepergian ke luar negeri.

"Halo rekan-rekan. Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH," tulis Hendarsam.

Isu pencekalan Tito mencuat bersamaan dengan ramainya pemberitaan mengenai dugaan penyadapan yang menyeret nama sejumlah mantan pejabat kepolisian.

Selain Tito, nama mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purnawirawan) Idham Azis juga menjadi perhatian publik. Keduanya dirumorkan memiliki keterkaitan dengan dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Spekulasi semakin berkembang setelah Tito Karnavian dan Idham Azis tidak terlihat dalam pertemuan 10 mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026.

Namun, keberadaan Tito di lingkungan pemerintahan terlihat pada Senin, 9 November 2026. Mantan Kapolri ke-23 tersebut menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan keterangan pers mengenai sejumlah persoalan strategis, terutama penanganan bencana di Sumatera.

Beberapa hal yang disampaikan meliputi percepatan penanganan bencana, penyaluran bantuan untuk madrasah dan pondok pesantren yang terdampak, serta proyeksi anggaran pemulihan bencana Sumatera sebesar Rp42 triliun pada 2027.

Tito turut memberikan penegasan mengenai posisinya terhadap institusi kepolisian setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri sejak 2019.

Ia menyatakan sudah tidak terlibat dalam urusan internal kepolisian karena kini sepenuhnya menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri Dalam Negeri.

"Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya (menerima) kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa ya. Kegiatannya banyak sekali," kata Tito di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin malam. *