Kejagung Dalami Nama Sigit dalam Kasus Korupsi Tambang Nikel Sultra

fin.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri dugaan keterlibatan sosok bernama 'Sigit' dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk periode 2013-2025.

Nama Sigit sebelumnya mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyinggung sosok tersebut dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi. Mahfud menyebut adanya hubungan antara perkara pertambangan yang sedang ditangani Kejagung dengan nama Sigit.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa tim penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

"Saya tidak tahu. Yang jelas ini masih ranah penyidikan, masih sifatnya tidak bisa dibuka semuanya," kata Anang, Selasa, 10 November 2026.

Ia menjelaskan, penyidikan masih berjalan sehingga belum semua informasi dapat disampaikan kepada masyarakat. Kejagung juga memastikan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak mana pun yang namanya dikaitkan dengan perkara tersebut.

"Karena tim penyidik masih mendalami dan kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya," tegas Anang.

Kejagung Tetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi

Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Perusahaan tersebut diduga berada di bawah pengelolaan Arif Kurniawan alias AK.

Anang Supriatna menjelaskan, keputusan menetapkan PT BSJ sebagai tersangka diambil setelah penyidik memperoleh bukti yang dinilai mencukupi.

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," kata Anang, di Kejagung, Selasa, 10 November 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, PT BSJ diduga masih menjalankan aktivitas penambangan nikel meskipun izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2014.

Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana. Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsider, Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c.

Alternatif kedua, perusahaan tersebut disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto Pasal 49 KUHP.

Perkara Tambang Nikel Resmi Masuk Tahap Penyidikan