.png){kind=small}
Rp14,69 Miliar Uang Negara untuk Kontrak Influencer Raffi Ahmad, ICW Bongkar Borok Belanja Dua Kementerian di Tengah Efisiensi
ICW pun mempertanyakan urgensi, manfaat, hingga transparansi pengadaan tersebut. Organisasi antikorupsi itu menilai terdapat sejumlah persoalan serius yang perlu dijelaskan pemerintah
Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.
ICW mempertanyakan konsistensi pemerintah. Ketika berbagai sektor dituntut mengencangkan ikat pinggang, belanja jasa influencer bernilai miliaran rupiah justru tetap berjalan.
Persoalan ini semakin sensitif jika melihat kondisi keuangan daerah.
Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Baca Juga
Selain itu, ICW menyoroti kebijakan pemotongan sejumlah komponen transfer ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Kebijakan tersebut, menurut ICW, turut memengaruhi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mendukung pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di tengah tekanan anggaran tersebut, ICW mempertanyakan pengeluaran Rp575,65 juta hanya untuk penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717.
Nilai tersebut dibandingkan dengan alokasi dana desa yang menurut perhitungan ICW hanya menyisakan sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk rata-rata desa pada 2026.
Perbandingan ini tentu menimbulkan pertanyaan keras mengenai prioritas penggunaan uang rakyat.
Manfaatnya Apa? Pemerintah Diminta Buka Hasil Kontrak Influencer
Persoalan berikutnya adalah ketidakjelasan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer.
Baca Juga
ICW mempertanyakan alasan kementerian masih harus mengeluarkan anggaran besar untuk menggunakan jasa pihak ketiga, padahal masing-masing instansi telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.
Kemendikbudristek, misalnya, mempunyai Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi.
KKP juga memiliki Biro Hubungan Masyarakat yang bertugas mengelola komunikasi dan informasi publik.
Artinya, kedua kementerian sebenarnya sudah mempunyai sumber daya manusia, fasilitas, kanal media sosial, situs web, serta anggaran komunikasi yang dibiayai dari pajak masyarakat.
Lantas, mengapa masih diperlukan belanja influencer hingga miliaran rupiah?
