.png){kind=small}
Rp14,69 Miliar Uang Negara untuk Kontrak Influencer Raffi Ahmad, ICW Bongkar Borok Belanja Dua Kementerian di Tengah Efisiensi
ICW pun mempertanyakan urgensi, manfaat, hingga transparansi pengadaan tersebut. Organisasi antikorupsi itu menilai terdapat sejumlah persoalan serius yang perlu dijelaskan pemerintah
Setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia melalui paket pengadaan pada 2025 dan 2026.
Rangkaian fakta tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai batas antara kepentingan jabatan publik dan kepentingan bisnis.
ICW menilai kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
Persoalan ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pengadaan, dasar pemilihan penyedia, mekanisme pencegahan konflik kepentingan, serta manfaat yang dihasilkan dari setiap kontrak.
Baca Juga
Pada akhirnya, yang dipersoalkan bukan semata-mata siapa figur publik yang menerima pekerjaan dari pemerintah. Persoalan utamanya adalah bagaimana uang negara dibelanjakan, apakah prosesnya kompetitif, apakah manfaatnya terukur, dan apakah seluruh prosesnya bebas dari konflik kepentingan.
Rp14,69 miliar bukan uang kecil. Masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban atas setiap rupiah yang berasal dari pajak mereka.
