Bakom Bantah Klaim Gibran soal Saran Prabowo Tempuh Jalur PTUN

fin.co.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Syahganda, tidak masuk akal jika Prabowo memberikan saran kepada Gibran untuk kembali menempuh jalur hukum terkait polemik dokumen pendidikannya tersebut.

Syahganda kemudian menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, Yusril menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran telah bersifat final sehingga tidak tersedia lagi jalur hukum yang dapat ditempuh.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.

Ia menilai pernyataan Yusril merupakan representasi dari pandangan Presiden Prabowo mengenai persoalan hukum yang melibatkan Gibran.

Atas dasar itu, Syahganda mempertanyakan kemungkinan Prabowo justru menyarankan Wakil Presiden untuk kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujarnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan tetap memperjuangkan persoalan ijazah SMA miliknya melalui jalur PTUN.

Gibran juga mengungkapkan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal.

Ia menyebut langkah tersebut merupakan salah satu arahan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan mereka.

"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak tersedia lagi upaya hukum untuk menggugat putusan terkait surat penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Yusril menjelaskan, putusan MA telah berkekuatan hukum final dan mengikat. Karena itu, putusan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian yang berwenang.

Penjelasan itu disampaikan Yusril saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan, putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril.