Gibran Mau Lawan Putusan MA Soal Ijazah, Yusril: Sudah Tidak Bisa

Menurutnya, kementerian tersebut kemungkinan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tuturnya.

Yusril menambahkan, pelaksanaan putusan MA berpotensi berdampak terhadap perkara lain yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia menjelaskan, apabila Kemendikdasmen telah menjalankan perintah MA, objek yang menjadi dasar gugatan dalam perkara di PTUN tersebut berpotensi tidak lagi ada.

Dalam perkara yang masih berlangsung di PTUN itu, Gibran diketahui berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi.

Yusril menegaskan, langkah selanjutnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut diserahkan kepada Gibran.

MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan HM Subhan pada 30 Oktober 2026.

Melalui putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Dokumen yang menjadi objek sengketa itu tercatat dengan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Tidak hanya membatalkan keabsahan dokumen, MA juga memerintahkan agar surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut ditarik dan dimusnahkan.

Putusan itu memiliki konsekuensi hukum yang berlaku surut atau retroaktif. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, surat keterangan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak pertama kali diterbitkan. *