Gibran Mau Lawan Putusan MA Soal Ijazah, Yusril: Sudah Tidak Bisa

fin.co.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tetap akan memperjuangkan persoalan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Ia berencana berkoordinasi untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran pada Selasa, 10 November 2026, seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, rencana tersebut dinilai tidak dapat mengubah putusan MA. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak tersedia lagi upaya hukum untuk menggugat putusan terkait surat penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Yusril menjelaskan, putusan MA telah berkekuatan hukum final dan mengikat. Karena itu, putusan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian yang berwenang.

Penjelasan itu disampaikan Yusril saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan, putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril.

Menurut Yusril, putusan MA juga memiliki konsekuensi hukum yang berlaku surut atau dikenal dengan istilah ex tunc.

Artinya, pembatalan surat penyetaraan pendidikan tersebut berlaku sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019, bukan hanya sejak putusan MA dibacakan.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.

Yusril turut memaparkan pertimbangan MA yang tetap memeriksa dan mengadili perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati tenggat waktu yang ditentukan.

MA, kata Yusril, mempertimbangkan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan kontestan lain dalam pemilihan presiden. Perkara itu juga dinilai berkaitan dengan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Kemendikdasmen Diminta Segera Eksekusi Putusan MA

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Hal itu karena pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi tersebut.

Yusril juga memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan menempuh upaya PK.