Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Ini Perbedaan Tahapan Konstitusional Pergantian Wakil Presiden

Aturan Suara Imbang: Jika perolehan suara kedua calon sama banyak, pemilihan diulang satu kali (Pasal 46 ayat (6) UU MD3). Apabila hasil pemilihan ulang tetap sama, Presiden berhak memilih langsung salah satu dari dua calon tersebut (Pasal 46 ayat (7) UU MD3).

Pelantikan: MPR secara resmi melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat (1) UU MD3).

Tahapan Konstitusional Jika Wakil Presiden Dimakzulkan

Di sisi lain, mekanisme pemakzulan atau pemberhentian di tengah masa jabatan melalui jalur hukum dan politik memiliki alur yang bersandar pada fungsi pengawasan legislatif:

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat: DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas dugaan bahwa Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan (Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3). Usulan ini wajib diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR (Pasal 210 ayat (1) UU MD3).

Persetujuan Rapat Paripurna: Usulan Hak Menyatakan Pendapat harus disetujui dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota DPR, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus (Pasal 212 ayat (2) UU MD3).

Masa Kerja Pansus: Pansus bekerja melakukan pendalaman dan investigasi paling lama 60 hari. Setelah itu, DPR kembali menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap laporan hasil kerja pansus (Pasal 213 UU MD3).

Penyampaian ke Mahkamah Konstitusi: Jika laporan pansus diterima dan memutuskan bahwa Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyampaikan keputusan hak menyatakan pendapat tersebut secara resmi ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji dan diputus (Pasal 214 ayat (3) UU MD3).