Kepala Bakom Pastikan Putusan MA Sudah Final, Jalur PTUN Tertutup bagi Gibran

fin.co.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming tidak lagi memiliki ruang penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi dasar bahwa Gibran tidak memiliki peluang untuk kembali menempuh jalur tersebut.

Syahganda menyampaikan pandangan itu saat berkunjung ke kantor LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu. Ia merujuk pada penjelasan Yusril yang sebelumnya menyatakan bahwa proses hukum terkait persoalan tersebut tidak perlu diulang melalui PTUN.

"Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi," ujar Syahganda, Rabu, 11 November 2026.

Syahganda mengungkapkan, dirinya sempat berdiskusi sekitar 15 menit dengan Yusril mengenai persoalan tersebut. Pertemuan itu berlangsung sebelum Yusril memasuki ruangan Presiden di Istana pada Selasa (10/11).

Syahganda Bandingkan Pernyataan Gibran dan Penjelasan Yusril

Syahganda menilai klaim Gibran mengenai arahan Presiden agar dirinya berjuang melalui PTUN bertentangan dengan penjelasan Yusril. Dalam pandangannya, pernyataan Yusril yang menyebut tidak ada lagi peluang menempuh jalur tersebut merupakan keterangan yang dianggapnya benar.

Sebelumnya, setelah bertemu Presiden pada Selasa (10/11), Gibran menyampaikan bahwa salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap berjuang di PTUN. Gibran juga menyebut langkah tersebut dapat ditempuh dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar (SD) hingga jenjang S-1.

Selain itu, Gibran mengklaim Presiden menyarankan dirinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

Namun, Syahganda berpandangan Presiden tidak mungkin mendorong Wakil Presiden mengambil langkah tersebut. Alasannya, Presiden saat ini sedang menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan terhadap dirinya.

Syahganda mengatakan, pekan lalu Presiden memanggil dirinya selama dua jam untuk membahas situasi setelah peristiwa penyadapan tersebut.

"Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman," ucapnya.

Putusan MA dan MK dalam Persoalan Ijazah Gibran

Sebelumnya, Yusril menegaskan bahwa putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final. MA mengabulkan kasasi dalam gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Sementara itu, dalam putusan terpisah, MK disebut tidak menemukan bukti ijazah sekolah Gibran di luar negeri yang digunakan untuk mengurus penyetaraan pendidikan setingkat SMA.