KPK Dalami Temuan ICW soal Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian

ICW menduga pola pengadaan jasa influencer tersebut hanya mengarah kepada satu penyedia jasa. Kondisi itu dinilai menutup kesempatan bagi penyedia jasa lainnya untuk mengikuti persaingan dalam pengadaan.

ICW juga mempertanyakan kemungkinan konflik kepentingan karena RA yang terlibat dalam sejumlah kegiatan tersebut merupakan pejabat publik.

Menanggapi perhatian publik terhadap persoalan itu, PT Rans Entertainmen Indonesia menyampaikan penjelasan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.

RANS menyatakan seluruh kerja sama perusahaan maupun anak usahanya dengan pemerintah berlangsung secara profesional. Perusahaan menyebut kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui Inaproc.id atau ecatalogue.com yang bisa diakses masyarakat secara terbuka.

RANS juga menegaskan pihaknya mengikuti seluruh persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait dalam setiap proses pengadaan.

Menurut perusahaan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik serta penerapan praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.

Terkait nilai kontrak Rp14,7 miliar, RANS menjelaskan angka tersebut mengacu pada commercial rate card yang umum digunakan untuk klien RANS. Perusahaan menegaskan nilai itu tidak hanya mencakup biaya publikasi konten di media sosial.

Rincian biaya tersebut juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Terakhir, RANS menyatakan memahami perhatian publik mengenai kemungkinan konflik kepentingan antara RA sebagai pemegang saham mayoritas dan jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.