PKB Minta Gibran Resmi Mundur atau Hadapi Proses Hak Menyatakan Pendapat di DPR

fin.co.id - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menegaskan proses hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap harus dilanjutkan.

Menurut Indrajaya, proses tersebut tidak bisa dihentikan hanya karena adanya pernyataan mengenai keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. 

DPR, kata dia, tetap harus menjalankan mekanisme konstitusional hingga ada keputusan resmi terkait pengunduran diri tersebut.

“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 11 November 2026.

Ia menjelaskan, keputusan untuk mengundurkan diri merupakan hak pribadi seseorang. Sementara itu, hak menyatakan pendapat merupakan proses kelembagaan negara yang pelaksanaannya harus mengacu pada aturan konstitusi.

Indrajaya juga mengingatkan agar kepentingan bangsa dan negara ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan individu.

Menurutnya, situasi politik yang serius membutuhkan sikap kenegarawanan dari seorang pemimpin. Keberanian dalam mengambil keputusan dinilai penting untuk menjaga kehormatan jabatan sekaligus mempertahankan stabilitas pemerintahan.

“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan terbaik bagi bangsa, termasuk ketika harus mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik,” katanya.

Lebih lanjut, Indrajaya menyebut konstitusi telah mengatur mekanisme apabila posisi wakil presiden mengalami kekosongan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Tahun 1945. Berdasarkan aturan itu, MPR harus menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diajukan presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut kosong.

Ia menilai polemik mengenai persyaratan pencalonan Gibran perlu segera diselesaikan melalui jalur yang jelas dan sesuai konstitusi. Hal itu diperlukan agar persoalan tersebut tidak terus memicu ketidakpastian dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan.

Indrajaya menegaskan, seluruh mekanisme hukum yang tersedia harus dihormati, baik proses HMP melalui DPR maupun pengunduran diri secara sukarela sesuai prosedur yang berlaku.

“Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya pada Selasa pagi.