Bareskrim Periksa 38 Saksi dalam Kasus Dugaan Makar Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

fin.co.id - Penyelidikan dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai memasuki tahap pendalaman, setelah Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi.

Sebanyak 38 saksi telah diperiksa penyidik untuk menelusuri dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan upaya penyadapan tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, pemeriksaan dilakukan terhadap 28 saksi yang berada di Direktorat Siber. Penyidik kemudian menambah sekitar 10 saksi lainnya.

“Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah kami laksanakan selama satu pekan, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata Susatyo di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Hasil pemeriksaan para saksi tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum.

Bareskrim Dalami Dugaan Makar terhadap Presiden

Susatyo menjelaskan, penerbitan laporan polisi dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk dugaan pemufakatan jahat.

Perkara tersebut mengacu pada Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Dengan adanya laporan polisi tersebut, penyidik mulai memperdalam dugaan tindak pidana untuk mengungkap pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo.

“Nanti progres ke depan tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat,” ucapnya.

Kapolri Ungkap Fokus Penyelidikan, Komisi III Minta Delik Makar Diusut

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto telah menyampaikan penerbitan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Kapolri menjelaskan bahwa penyelidikan diarahkan untuk menelusuri perintah dan tujuan penyadapan. Polisi juga memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut serta mendalami tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara itu.

“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan, difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” ujar Kapolri.

Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kepolisian mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menggunakan delik tindak pidana makar.