Gerindra Hormati Keputusan Gibran Mundur, Minta Transisi Berjalan Tanpa Kegaduhan

fin.co.id - Kelancaran program pemerintah dan pelayanan publik harus tetap terjaga di tengah perubahan posisi wakil presiden. Partai Gerindra menilai kepentingan masyarakat tidak boleh terganggu oleh dinamika politik, menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso mengatakan, partainya menghormati sepenuhnya keputusan politik Gibran. Ia menyebut langkah tersebut sebagai gambaran kedewasaan dalam berdemokrasi karena menempatkan kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan di atas ambisi pribadi.

"Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," kata Sugiat Santoso di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Sugiat, dinamika politik yang berlangsung di kalangan elite merupakan sesuatu yang wajar. Meski demikian, ia mengingatkan agar situasi tersebut tidak mengganggu keberlangsungan program pemerintah untuk masyarakat.

Gerindra Minta Transisi Jabatan Wapres Berjalan Lancar

Sugiat menegaskan para tokoh politik memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses peralihan jabatan sesuai konstitusi. Ia berharap tahapan tersebut berlangsung mulus tanpa menimbulkan kegaduhan yang justru merugikan masyarakat.

"Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.

Ia juga menyinggung dinamika di parlemen, termasuk munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, Sugiat memastikan komunikasi antarpartai koalisi tetap terjaga dengan baik dan solid di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, komunikasi tersebut diperlukan untuk menemukan solusi terbaik bagi negara di tengah perubahan politik yang berlangsung.

Selain itu, Sugiat menyatakan dukungan terhadap proses administratif dan tata tertib di MPR RI. Ia merujuk pada keterangan Ketua MPR Ahmad Muzani mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.

Gerindra Ingatkan Batas Waktu Pengisian Jabatan Wapres

Gerindra juga meminta seluruh pihak menjaga stabilitas pemerintahan dengan berpedoman pada ketentuan konstitusional. Sugiat mengingatkan bahwa MPR RI memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memproses dan menetapkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.

Ia menegaskan, proses pengunduran diri tersebut harus membantu pemerintahan kembali berfokus pada agenda kerja dan kepentingan masyarakat.

"Kami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan," katanya.