.png){kind=small}
PKB Tegaskan Penentuan Pengganti Gibran Harus Lewati Mekanisme Konstitusi
Fraksi PKB MPR menegaskan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran wajib mengikuti UUD 1945 dan aturan perundang-undangan.
fin.co.id - Batas waktu 60 hari dan ketentuan pengajuan dua kandidat menjadi pedoman dalam proses pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI menegaskan, bahwa pergantian Gibran Rakabuming Raka harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa menyatakan, fraksinya siap menjalankan kewenangan MPR apabila pengunduran diri Gibran menyebabkan kekosongan jabatan wakil presiden.
"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas," kata Neng Eem dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Baca Juga
Menurut Neng Eem, pengisian jabatan wakil presiden tidak boleh dipandang hanya sebagai pergantian figur atau bagian dari dinamika politik. Proses tersebut merupakan mekanisme ketatanegaraan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan sesuai amanat UUD 1945.
"Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
UUD 1945 Atur Pemilihan Pengganti Wakil Presiden
Neng Eem menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur langkah yang harus ditempuh apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diajukan Presiden.
Sementara itu, aturan teknis pengisian jabatan tersebut tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Baca Juga
Ketentuan itu mengharuskan presiden menyampaikan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna berlangsung.
Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan menentukan satu nama dari dua kandidat melalui sidang paripurna.
Neng Eem menekankan bahwa kejelasan aturan hukum harus menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan. Karena itu, proses pemilihan perlu berlangsung secara tertib dan transparan dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum serta demokrasi.
Fraksi PKB MPR Siap Jalankan Kewenangan Konstitusional
Dukungan terhadap mekanisme tersebut juga disampaikan seluruh anggota F-PKB MPR RI yang berjumlah 67 orang. Neng Eem menyebut fraksinya siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR dengan menempatkan konstitusi sebagai panglima demi menjaga demokrasi dan keutuhan NKRI.
