Gibran Pilih Mundur, Legislator PAN Sebut Lebih Elegan daripada Dimakzulkan

fin.co.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai dapat menghindarkannya dari proses pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan di DPR.

Anggota DPR Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding menilai keputusan tersebut lebih elegan dibandingkan jika Gibran harus diberhentikan secara tidak hormat melalui proses impeachment.

"Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini, daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," kata Sarifuddin, Kamis, 12 November 2026.

Sudding menilai keputusan Gibran mundur juga dapat menjaga stabilitas politik. Sebab, apabila usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bergulir, proses tersebut berpotensi membawa konsekuensi hukum bagi Gibran.

"Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR," jelasnya.

Ia kemudian menjelaskan konsekuensi hukum yang dimaksud berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen dan manipulasi regulasi. Menurut Sudding, persoalan tersebut dapat berpengaruh terhadap sejumlah pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

"Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban," imbuh Sudding.

PAN Minta MPR Segera Proses Pengunduran Diri Gibran

Sudding merupakan salah satu anggota DPR yang ikut menandatangani usulan HMP untuk memakzulkan Gibran. Ketua Fraksi PAN MPR tersebut menegaskan bahwa pembahasan HMP maupun proses pergantian wakil presiden di MPR merupakan persoalan mendesak.

Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, Sudding meminta seluruh pihak mengikuti mekanisme yang berlaku di MPR.

"Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama," sambungnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut menyangkut tata negara dan pelaksanaan amanat konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita," ungkap Sudding.

Sudding Ingatkan Persyaratan Jabatan Wapres Harus Sesuai Hukum

Selain menyoroti proses pengunduran diri, Sudding mengingatkan bahwa jabatan wakil presiden tidak cukup hanya mengandalkan dukungan politik dan kemenangan dalam pemilihan umum.