.png){kind=small}
Kapolri Ungkap Peran Tersangka Penyadapan, Listyo Sigit Pemberi Perintah, KPK Hingga Kejaksaan Ikut Disadap
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Suyudi menyebut sejumlah pihak yang diduga menjadi target penyadapan
fin.co.id - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap luasnya dugaan operasi penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri.
Aksi tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto dan lingkungan Istana, tetapi juga sejumlah institusi strategis negara.
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Suyudi menyebut sejumlah pihak yang diduga menjadi target penyadapan. Di antaranya pejabat pemerintahan, anggota DPR, tokoh politik, hingga lembaga penegak hukum.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” kata Kapolri, Kamis 12 November 2026.
Baca Juga
Kapolri juga menguraikan dugaan keterlibatan masing-masing tersangka dalam operasi tersebut. Empat perwira tinggi yang disebut memiliki peran berbeda itu adalah LSP, AS, EH, dan SU.
LSP diduga menjadi pihak yang menginisiasi sekaligus menentukan sasaran penyadapan.
Perintah tersebut disebut disampaikan secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp.
Selain memberikan instruksi, LSP yang saat itu menjabat sebagai Kapolri juga diduga menerima hasil akhir penyadapan.
Sementara itu, SU diduga berperan memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
Dia juga disebut meneruskan laporan hasil operasi, baik dalam bentuk laporan harian maupun analisis, kepada LSP.
Baca Juga
Peran berbeda diduga dijalankan EH. Kapolri menyebut EH menerima instruksi penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut bersumber dari LSP.
Persetujuan pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian diberikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Adapun AS diduga menerima instruksi langsung dari LSP sebelum meneruskannya kepada operator untuk menjalankan penyadapan. Kegiatan itu juga disebut dilakukan tanpa adanya permohonan penyidik.
Tak hanya itu, AS diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP. Dia juga disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Di sisi lain, Suyudi mengungkapkan bahwa penanganan perkara tidak hanya berkutat pada dugaan penyadapan ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
