Komisi III DPR Desak Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

fin.co.id - Pengusutan kasus penyadapan ilegal, akses tanpa izin, hingga penghilangan data elektronik diminta tidak berhenti pada para tersangka yang telah terungkap. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto beserta jajarannya menerapkan pasal makar sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Desakan itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026, dan disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.

Komisi III Minta Pengusutan Tak Berhenti pada Tersangka

Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas langkah Kapolri dan jajarannya dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengungkapan para tersangka bukan menjadi akhir dari penanganan perkara.

Komisi III meminta kepolisian terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyadapan, akses ilegal (illegal access), maupun penghilangan data elektronik.

Menurut legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut, seluruh proses penanganan perkara harus berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPR Apresiasi Langkah Kapolri dalam Pengungkapan Kasus

Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI kembali menyampaikan penghargaan terhadap langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau illegal acces serta penghilangan data elektronik.

Komisi III juga meminta agar penanganan perkara dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui kesimpulan tersebut, Komisi III menegaskan dua hal utama, yakni penerapan pasal makar terhadap para tersangka dan pendalaman penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.