Legislator PDIP Desak Pembahasan UU Khusus Penyadapan, Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat

Putusan MK dan KUHAP Jadi Landasan Pembentukan UU Penyadapan

TB Hasanuddin menjelaskan, pembentukan undang-undang khusus penyadapan memiliki landasan hukum. Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Selain putusan MK tersebut, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan harus diatur melalui undang-undang khusus.

"Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya," jelas TB Hasanuddin.

Bagi TB Hasanuddin, aturan khusus tersebut tidak cukup hanya mengatur lembaga yang berwenang. Pemerintah dan DPR juga perlu memastikan mekanisme penyadapan tidak melanggar hak privasi maupun hak konstitusional masyarakat.

Ia turut mendorong penguatan pengawasan, termasuk melalui parlemen, agar setiap tahapan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan.

“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tutup TB Hasanuddin.