PKS: HMP Tetap Bergulir di DPR hingga Jelas Gibran Mundur atau Dimundurkan!

fin.co.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berlanjut di DPR.

Pernyataan tersebut disampaikan meski Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Mardani menilai, proses politik di parlemen belum bisa dihentikan sebelum status Gibran benar-benar mendapatkan kepastian.

Melalui akun X miliknya pada Kamis, 12 November 2026, Mardani menyebut agenda HMP tetap dibawa ke rapat paripurna untuk memastikan apakah Gibran benar-benar mengundurkan diri atau justru diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.

"HMP akan terus bergulir di Paripurna pagi ini, sampai jelas statusnya Gibran mundur atau dimundurkan" tulis Ali Sera di X, Kamis 12 November 2026.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR pada Rabu, 11 November 2026, Mardani juga menyinggung dugaan perbuatan tercela Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden.

Dalam forum tersebut, Mardani secara resmi menyampaikan usulan penggunaan hak DPR untuk menyikapi dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

"Mengajukan usul hak menyatakan pendapat DPR terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI, atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum detikdalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 juncto Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945," kata Mardani Ali Sera dalam rapat.

Selain persoalan persyaratan jabatan, Mardani turut menyoroti dugaan pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang disebutnya bertentangan dengan ketentuan dalam TAP MPR Nomor 6/MPR/2001.

"Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001," katanya.

Dalam pengajuan HMP tersebut, sebanyak 28 anggota DPR dari Fraksi PKS turut membubuhkan tanda tangan. Jika digabungkan dengan anggota dari fraksi lainnya, jumlah legislator yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang.

Mardani menjelaskan, TAP MPR Nomor 6/MPR/2001 memuat sejumlah prinsip etika kehidupan berbangsa. Di antaranya kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, serta kewajiban menjaga kehormatan dan martabat sebagai warga negara.

Di tengah bergulirnya proses politik di DPR, kabar pengunduran diri Gibran juga menjadi perhatian publik.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sebelumnya membenarkan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

"betul," kata Budi saat dikonfirmasi.

Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. *