Polri Terbitkan Laporan Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

fin.co.id - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai memperluas penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Tak hanya mengusut dugaan intersepsi komunikasi dan akses ilegal, kepolisian kini turut membuka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana makar.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam permufakatan jahat untuk melakukan makar.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Jenderal Suyudi.

Kapolri menjelaskan, penerbitan laporan polisi itu menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Langkah tersebut dilakukan guna menguji apakah terdapat unsur pidana makar yang harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri.

Menurut Suyudi, dugaan adanya kesepakatan untuk menggulingkan pemerintahan belum dapat disimpulkan dan masih membutuhkan pendalaman.

Penyelidikan, kata dia, diarahkan pada penelusuran siapa yang memberikan perintah penyadapan, apa tujuan di balik kegiatan tersebut, hingga pemeriksaan terhadap personel yang diduga mengetahui operasi itu.

“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terang Kapolri.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak agar perkara tersebut tidak berhenti pada dugaan pelanggaran terkait penyadapan dan intersepsi elektronik. Dia meminta aparat penegak hukum turut mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar.

Habiburokhman menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh penting memiliki dimensi persoalan yang jauh lebih serius.

“Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.

Politikus tersebut bahkan menyebut dugaan tindakan yang melibatkan empat perwira tinggi Polri itu sebagai perbuatan menikam dari belakang.

Dia menilai praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh nasional bukan hanya persoalan hukum biasa, melainkan berpotensi menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

Habiburokhman juga mencurigai adanya agenda politik besar di balik dugaan operasi tersebut. Menurut dia, kemungkinan adanya target politik tertentu perlu diungkap secara menyeluruh karena dinilai dapat membahayakan keselamatan kepala negara maupun masyarakat Indonesia.