Politik . 12/11/2026, 23:10 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari setelah menerima surat pemberitahuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dalam proses tersebut, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan kandidat yang akan diserahkan kepada MPR.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, penghitungan batas waktu 14 hari baru dimulai setelah Presiden menerima surat resmi dari MPR. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan MPR untuk menyiapkan pemberitahuan tidak termasuk dalam tenggat tersebut.
"Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Yusril menyebut ketentuan tersebut merupakan batas maksimal. Artinya, Prabowo tidak harus menunggu hingga hari terakhir untuk menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran kepada MPR.
"Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka Presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR," ujarnya.
Sebelum tenggat 14 hari mulai berjalan, MPR harus lebih dahulu menggelar rapat untuk memutuskan atau menyatakan bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. Setelah itu, lembaga tersebut menyiapkan surat resmi kepada Presiden mengenai kevakuman jabatan sekaligus meminta pengajuan dua nama calon pengganti.
Yusril menjelaskan, MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan pemberitahuan resmi tersebut. Setelah surat diterima Presiden, barulah penghitungan waktu 14 hari untuk mengajukan calon wakil presiden dimulai.
Dalam surat itu, MPR juga meminta Presiden menyampaikan dua nama kandidat beserta seluruh persyaratannya. Selanjutnya, tim MPR akan melakukan verifikasi terhadap calon yang diajukan.
Yusril menegaskan penentuan kedua nama tersebut sepenuhnya menjadi hak Presiden. MPR nantinya menjalankan proses pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," kata Yusril.
Ia kembali menekankan bahwa keputusan akhir tidak bergantung pada hasil pembahasan partai politik koalisi.
"Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," ujarnya.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media