Anggarannya Kian Membengkak, MBG Sudah Habiskan Rp173,2 Triliun hingga Oktober 2026!

fin.co.id - Sebanyak 58,2 juta orang telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Oktober 2026. Untuk menjangkau puluhan juta penerima tersebut, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp173,2 triliun melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Ia juga mengapresiasi pembenahan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

Menurut Suahasil, manajemen baru BGN yang mulai bekerja sejak Juli 2026 telah menjalankan sejumlah langkah perbaikan. Pembenahan tersebut meliputi tata kelola SPPG, pengawasan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), hingga peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat.

BGN juga melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan bantuan menjangkau kelompok masyarakat yang tepat.

BGN Perluas Layanan MBG ke Wilayah 3T

Selain memperbaiki pengelolaan layanan, BGN memperluas jangkauan program ke daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Upaya tersebut dilakukan dengan mengaktifkan 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Perbaikan pelaksanaan MBG juga menyentuh aspek keamanan pangan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menguji coba sistem prasmanan di sekolah.

BGN turut mendorong pemanfaatan rantai pasok dan sumber daya manusia lokal dalam pelaksanaan program. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola MBG.

Koperasi Merah Putih Mulai Salurkan Barang Bersubsidi

Dalam konferensi pers yang sama, Suahasil turut memaparkan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pemerintah menempatkan koperasi tersebut sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat.

KDMP mulai menjalankan fungsi distribusi sejumlah komoditas bersubsidi sekaligus membeli hasil produksi desa. Peran tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026.

Komoditas yang dapat disalurkan melalui koperasi mencakup beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tabung LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, serta berbagai barang bersubsidi lainnya.

Sejumlah gerai koperasi juga sudah mulai beroperasi di berbagai daerah. Sementara itu, pemerintah telah menyediakan anggaran pembangunan KDMP sejak awal penyusunan APBN 2026.