Jelang Nataru 2026/2027, DPR Desak Pemerintah Kendalikan Lonjakan Harga Tiket Pesawat

fin.co.id - Beban biaya perjalanan udara menjadi perhatian menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Pasalnya, inflasi tarif angkutan udara sudah mencapai 15,33 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026.

Kondisi ini mendorong Komisi V DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau.

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi menilai, kenaikan tarif penerbangan dapat mengurangi daya beli masyarakat. Dampaknya terutama dirasakan warga yang berencana bepergian untuk berlibur atau bersilaturahmi dengan keluarga selama masa libur akhir tahun.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pengendalian tarif dengan langkah cepat dan terukur. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan, Komisi V DPR RI akan mendorong Kementerian Perhubungan mengambil tindakan konkret untuk merespons kenaikan harga tiket pesawat.

“Ini menjadi warning bagi kita. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan aksi cepat supaya harga bisa dikendalikan lagi,” ujarnya, Jumat, 13 November 2026.

DPR Minta Evaluasi Tarif dan Perluasan Stimulus Transportasi

Teguh mengingatkan pemerintah bahwa kenaikan tarif penerbangan tidak dapat diatasi hanya melalui satu kebijakan. Evaluasi perlu mencakup berbagai faktor yang memengaruhi harga tiket, termasuk biaya operasional penerbangan dan kondisi global.

Komisi V DPR RI juga akan menjalankan fungsi pengawasan melalui evaluasi kebijakan dan pemantauan tarif di lapangan. Selain itu, DPR akan mendorong dialog bersama pemerintah dan maskapai penerbangan untuk menemukan solusi yang tepat.

Menurut Teguh, pemberian insentif transportasi bisa menjadi salah satu pilihan jangka pendek untuk mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat.

Politisi Dapil Sumatera Selatan II tersebut turut meminta pemerintah memperluas program mudik gratis dan stimulus transportasi ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Pelaksanaannya, menurut dia, perlu didukung sosialisasi yang lebih luas serta sistem pendaftaran terintegrasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang tepat.

“Program yang baik jangan berhenti pada pelaksanaannya saja, tetapi komunikasi publiknya juga harus berhasil, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya,” tegasnya.

Selain itu, Teguh mengusulkan pembangunan sistem informasi transportasi terpadu yang melibatkan sejumlah instansi. Sistem tersebut diharapkan menghubungkan Kementerian Perhubungan, kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, dan instansi terkait.

Melalui sistem itu, masyarakat dapat memperoleh informasi secara real time mengenai tiket, perjalanan, kondisi lalu lintas, hingga cuaca.

Inflasi Tiket Pesawat Capai 15,33 Persen, Pemerintah Siapkan PPN-DTP

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tarif angkutan udara sebesar 15,33 persen secara tahunan (yoy) pada Oktober 2026. Sementara itu, inflasi kumulatif sepanjang Januari-Oktober 2026 mencapai 5,32 persen.