Jimly Sebut Prabowo Bebas Pilih Pengganti Gibran, Tak Harus dari Partai Pengusung

Kedua, norma mengenai asal partai calon wakil presiden tidak ditempatkan dalam batang tubuh pasal, melainkan hanya dimasukkan ke bagian penjelasan undang-undang.

Untuk menyikapi perbedaan aturan tersebut, Jimly menawarkan penafsiran moderat terhadap frasa "berasal dari partai pengusung". Menurutnya, frasa itu dapat dimaknai sebagai sosok yang memperoleh persetujuan partai pengusung, bukan berarti kandidat harus menjadi kader internal partai.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hierarki peraturan menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama. Jimly juga menyebut saat ini sedang berlangsung proses pengujian UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar," ucapnya.