Wapres Bukan Sekadar Ban Serep, MPR Percepat Proses Pemilihan Pengganti Gibran

fin.co.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Rapat Gabungan, Jumat, 13 November 2026. Rapat ini diagendakan untuk membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menjelaskan salah satu hasil rapat gabungan nantinya adalah pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat tersebut, Presiden akan diminta mengusulkan dua nama kandidat pengganti Gibran dalam jangka waktu 14 hari.

"Di mana output ragab itu, rapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat ya kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari," kata Habiburokhman di DPR RI, Jumat, 13 November 2026.

Menurutnya, surat permintaan kepada Presiden ditargetkan dapat dikirimkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan rapat. Dengan demikian, penghitungan tenggat waktu pengajuan dua kandidat dapat segera dimulai.

"Jadi terhitung hari ini nanti suratnya, insyaallah kalau bikin surat kan enggak lama ya. Bisa dikirim ya, kalau hari ini dikirim dalam waktu 14 hari dari saat ini sudah ada dua nama yang diajukan," ujar dia.

Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden, MPR akan melanjutkan tahapan berikutnya dengan membentuk tim verifikasi. Habiburokhman menyebut tim tersebut akan melibatkan 34 anggota MPR RI yang bertugas memeriksa persyaratan serta kelengkapan administrasi masing-masing kandidat.

"Tim verifikasi itu ada 34 anggota MPR ya kan ya Yang akan memverifikasi syarat dan kelengkapan apa namanya kelengkapan syarat dua calon tersebut mempersiapkan sidang paripurna MPR ya," imbuhnya.

Hasil pemeriksaan tim verifikasi selanjutnya menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan sidang paripurna MPR. Dalam forum tersebut, para anggota MPR akan menentukan sosok yang akan mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran.

"Di sidang paripurna itu nanti akan dipilih wakil presiden yang akan menggantikan Pak Gibran ini," sambungnya.

Habiburokhman menegaskan, pengisian jabatan Wakil Presiden perlu dilakukan tanpa penundaan yang tidak diperlukan. Ia berharap seluruh tahapan berjalan lancar, tertib, dan tidak memicu kegaduhan politik.

"Kita semua pinginnya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth ya, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama di kosongkan," ungkapnya.

Meski konstitusi memberikan batas waktu hingga 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Habiburokhman menilai proses pergantian sebaiknya tidak menunggu hingga batas akhir waktu yang tersedia.

"Ya, walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tapi sebenarnya enggak boleh terlalu lama. Karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya ya, jabatan wapres kan bukan sekadar ban serep," lanjut dia.

Ia menjelaskan, keberadaan Wakil Presiden memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Salah satunya adalah mendukung Presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan, termasuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Menurut Habiburokhman, padatnya aktivitas Presiden Prabowo, baik dalam agenda internasional maupun kegiatan nasional berskala besar, membuat pembagian tugas pemerintahan menjadi penting.